Asas-asas Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan prosedur atau tata cara untuk melaksanakan hukum pidana di pengadilan. Dengan demikian, hukum acara pidana tidak dapat di abaikan dalam menjalankan hukum pidana. Salah satu dasar pelaksanaan hukum acara pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam hukum pidana terdapat beberapa asas yang harus dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Bebera asas hukum pidana itu adalah sebagai berikut:

1. Asas Persamaan di Muka Hukum. Artinya setiap orang akan diperlakukan sama, tidak membedakan status sosial, golongan,agama, warna kulit, dan lainsebagainya.

2. Asas Perintah Tertulis Dari Yang Berwenang. Artinya segala tindakan yang diambil mengenai penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledehan, dan lain-lain yang terkait dengan perkara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh Undang-Undang.

3. Asas Praduga Tak Bersalah. Artinya setiap orang yang disangkakan, ditangkap, ditahan, atau dituntut di muka pengadilan wajib dianggap dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah samapai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Asas pengadilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, dan tidak memihak.

5. Asas Memproleh Bantunan Hukum Seluas-Luasnya. Artinya, setiap orang yang berperkara pidana harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memproleh bantuan hukum pada tiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembeklaan. Apabila orang tersebut tidak dapat menyediakan bantuan hukum untuk dirinya, maka negara wajib memberikan bantuan hukum kepadanya (Pro bono).

6. Asas yang menyatakan wajib diberitahukan kepada terdakwa tentang dakwaan dan dasar hukum apa yang dijatuhkan terhadapnya dan serta hak-haknya.

7. Asas Hadirnya Terdakwa. Artinya, pengadilan akan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa dan asas in absentia ditinggalkan.

8. Asas Pemeriksaan di Muka Umum. Artinya, pemeriksaan di depan pengadilan harus terbuka untuk umum sehingga khalayak rami dapat mengamati dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara pidan. Agar persangkaan bahwa hakim akan bertindak tidak adil dapat di hilangkan.

9. Asas Pengawasan Pelaksanaan Putusan. Artinya, dalam menjalankan putusan pidan, masyarakat umum dan khususnya ketua pengadilan negri dapat mengawasi jalannya pelaksanaan putusan tersebut.


Baca juga:ASAS LEGALITAS


Selain asa tersebut di atas, terdapat beberapa asas yang secara tidak langsung tersirat dalam KUHP. Adapaun antara lain adalah sebagai berikut.

1. Asas Oportunitas Dalam Penuntutan. Artinya meskipun terdapat cukup bukti untuk mendakwa seseorang yang telah melanggar Undang-Undang, tetapi jaksa penuntut umum mempunyai kekuasaan untuk mengesampingkan perkara yang sudah terang buktianya tersebut dengan tujuan kepentingan negara dan kepentingan umum. Bahasa hukumnya adalah deponeer (mengesampingkan perkara).

2. Asas Kejaksaan Sebagai Penuntu Umum Dan Polisi Sebagai Penyelidik/Dik. Artinya dalam perkara yang pengajuannya kemuka pengadilan tidak tergantung oleh keinginan seseorang, ada pembagian tugas, yaitu polisi bertugas sebagai penyelidik dan penyidik, sementara kejaksaan bertugas pada tingkat pengadilan dengan mengajukan tuntutan.

3. Asas Praperadilan. Artinya, terdakwa dan penuntut umum diperbolehkan mengajukan tuntutan Praperadilan untuk meminta pemeriksaan dan putudan tentang sah tidaknya sebuah penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan,penghentian penuntutan, gantu rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya diberhentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan.

4. Asas Pemeriksaan Langsung. Artinya, dalam pemeriksaan perkara di muka pengadilan, hakim harus boleh berhubungan secara langsung dengan terdakwa dalam artian hakim harus mendengar dan memeriksa sendiri terdakwa, tidak cukup dengan hanya memriksa surat-surat pencatatan yang memuat keterangan terdakwa di muka penyidik. Asas ini juga berlaku bagi saksi dan siapa saja yang keterangannya diperlukan untuk memberikan gambaran apa yang benar-benar terjadi.

5. Asas personalitas aktif dan asas personalitas Pasif. Artinya tindak pidana yang berlaku diluar negeri atau dilakukan oleh orang yang berasal dari luar negeri dapat diadili dengan hukum pidana Republik Indonesia.



sumber:

• Hukum Pidana. M. Rosida Kusnan
• Kitab Undang-Undang Hukum yang telah Disesuaikan dengan Undang-Undang Baru. Penerjemah: Andi Hamzh. Jakarta: Ghalia Indonesia

Bagikan:

Facebook Wa Twitter