Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe

Kawasan Ekonomi Khusus - KEK adalah kawasan yang mencakup dalam daerah atau wilayah untuk menjalankan fungsi perekonomian dan diberikan fasilitas tertentu. KEK dikembangkan dengan melalui persiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi kegiatan investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah-wilayah ini ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan usulan dari Badan Usaha dan Pemerintah Daerah. 

Adapun tujuan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yaitu:

1.Untuk Meningkatkan penanaman modal dengan  menyiapkan kawasan-kawasan  yang tentunya memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis

2. Mengoptimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi

3.Mempercepat kemajuan suatu  daerah melalui dengan mengembangankan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah

4.Mewujudkan terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Adapun 15 wilayah Ekonomi Khusus yang Tersebar di Seluruh Indonesia, yaitu:

1.KEK Sei Mangkei
2.KEK Tanjung Lesung
3.KEK Palu
4.KEK Mandalika
5.KEK Galang Batang
6.KEK Arun Lhokseumawe
7.KEK Tanjung Kelayang
8.KEK Bitung
9.KEK Morotai
10.KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)
11.KEK Sorong

Masih dalam Tahap Pembangunan :

1.KEK Tanjung Api-Api
2.KEK Singhasari
3.KEK Kendal
4.KEK Likupang

Data per 17 Februari 2020


Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan khususnya wilayah Kota Lhokseumawe dan wilayah Kabupaten Aceh Utara, serta untuk mempercepat perluasan pembangunan ekonomi Nasional, maka wilayah Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara dikembangkan sebagai KEK, dikarenakan memiliki potensi dan keunggulan secara Geoekonomi dan Geostrategi, keunggulan Geoekonomi wilayah Kota Lhokseumawe dan wilayah Kabupaten Aceh Utara bertumpu pada lokasi Geografis Aceh yang dilintasi oleh Sea Lane of Communication (SLOC), yaitu Selat Malaka.


Karena berada pada kawasan Selat Malaka tersebut, maka KEK Arun Lhokseumawe mempunyai keunggulan kompratif untuk menjadi bagian dari Jaringan Produksi Global (Global Production Network) atau Rantai Nilai Global (Global Value Chain). Selain itu KEK Arun Lhokseumawe terletak berdekatan dengan Teluk Banggalan yang merupakan salah satu ekosistem perairan yang kaya dan produktif (Large Marine Ecosystem) dan memungkinkan pengembangan menjadi basis pengembangan industri perikanan tangkap. Disamping itu KEK Arun Lhokseumawe akan dikembangkan sebagai Kawasan basis Industri Pertanian dengan komodistas seperti sawit, kopi, kakao, karet, kelapa, minyak atsiri, dan lain-lain.


Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe adalah nama usulan KEK yang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.[5] KEK Lhokseumawe terdiri dari sebagian wilayah administratif Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 dalam Pasal 26 bahwa prosedur pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dapat diusulkan oleh Kementerian yang kemudian disampaikan kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan ditandatangani oleh Menteri yang disertai dokumen terkait. Kementerian Perindustrian adalah instansi yang mengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe.


Di tingkat pusat, keinginan ini disambut baik oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim, sementara itu di tingkat daerah, Gubernur Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan juga Pemerintah Kota Lhokseumawe mendukung penuh upaya revitalisasi kawasan industri Lhokseumawe. Kementerian Perindustrian bersama-sama dengan Kemenko Bidang Maritim akan melakukan koordinasi guna memperoleh rekomendasi dari Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Nasional untuk diusulkan kepada Presiden agar Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe dapat ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang penetapannya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).


Maka dengan pertimbangan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Kota Lhokseumawe dan wilayah Kabupaten Aceh Utara Pemerintah memandang perlu mengembangkan kawasan ekonomi khusus. Dikarenakan kawasan Kilang Arun Kota Lhokseumawe dan kawasan Dewantara serta Kawasan Jamuan di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dinilai telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 17 Februari 2017 terbitlah kebijakan Pemerintah setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe. 


Sebagaimana kebijakan yang di atur didalam PP No.5 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (1) sebagaimana di sebutkan Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

(1) Gubernur Aceh menetapkan badan usaha pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe dalam Jangka waktu 90 (sembilan puluh ) hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.


Penjelasan Pasal 5


(2)Badan usaha pembangun dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe adalah badan usaha perseroan terbatas yang dibentuk oleh anggota-anggota atau afiliasinya dari konsorsium PT Pertamina (Persero), PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh yang mengusulkan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.


Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 KEK Arun Lhokseumawe memiliki luas memiliki luas 2.622,48 ha (dua ribu enam ratus dua puluh dua koma empat puluh delapan hektar) yang terletak dalam Kawasan Kilang Arun Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh seluas 1.840,8 ha (seribu delapan ratus empat puluh koma delapan hektar) Kawasan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh seluas 582,08 ha (lima ratus delapan puluh dua koma nol delapan hektar) dan Kawasan Jamuan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh seluas 199,6 ha (seratus sembilan puluh sembilan koma enam hektar).

Batas KEK sebagai mana di sebutkan dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut, Pada Kawasan Kilang Arun di Kota Lhokseumawe Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Blang pulo, Desa blang Panyang, Desa Meuriah Palo, dan Desa Padang Sakti Kecamatan Muara Satu, dan Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoseumawe, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ujong Pacu dan Desa Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dan Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Pelabuhan Desa Blang Naleung Mameh dan Desa Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Peta wilayah KEK Arun

Pada kawasan dewantara di Kabupaten Aceh Utara Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah timur berbatasan dengan jalan pelabuhan Desa Ujong Pacu dan Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan Desa Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Paloh Lada, Desa Tambon Tunong, Desa Tambon Baroh, Desa keude Krueng Geukuh, Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara,


Pada kawasan Jamuan di Kabupaten Aceh Utara, Sebelah utara berbatasan dengan Desa Cot Lambideng dan Desa Babah Buloh, Kecamatan Sawang dan Desa Jamuan kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jamuan Kecamatan Banda Baro dan Desa Teupin Reuseb Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teupin Rueseb dan Desa Meunasah Pulo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Punteut dan Desa Babah Buloh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Semua KEK Arun Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut memili Zona Pengolahan seperti Zona Ekspor, Logistik, Industri, Energi dan Pariwisata, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017.





Sumber rujukan:

-www.kek.go.id kek indonesia. Di akses melalui situs: http://kek.go.id/sejarah-kek
-Bappeda Aceh,  Masterplan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, (Banda Aceh, 2015) 

Bagikan:

Facebook Wa Twitter